Alkisah: inilah aneka cerita dari dunia preman, sebuah jagat dimana keperkasaan, keberanian dan kekerasan merupakan mata uang yang bernilai amat tinggi. Hanya mereka yang memilikinya yang berhak menduduki tampuk puncak di jagat itu…

Mungkin kita bisa memulai kisah dari John Kei, lelaki 43 tahun asal sebuah desa kecil di sebuah kepulauan terpencil bernama Kei di Maluku Tenggara, yang menjadi pesohor di jagat preman Ibukota. Namanya, sebenarnya: John Refra. Tapi ia memimpin sekumpulan lelaki pemberani dari kepulauan Kei yang menguasai sejumlah kawasan dan jalan-jalan di Jakarta dengan perkakas kekerasan; juga sebuah organisasi bernama Angkatan Muda Kei (AMKei). Maka ia pun tersohor dengan juluk: John Kei. Namanya belakangan menghiasai halaman-halaman koran, majalah serta warta televisi lantaran dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan seorang pengusaha kaya keturunan Cina bernama Ayung alias Tan Harry Tantono, bos PT. Sanex Steel Indonesia. Ia kini tergolek di RS Polri lantaran ditembak oleh anggota polisi yang menangkapnya karena melawan saat sedang rehat (dan konon juga menyabu) bersama seorang mantan artis di sebuah motel di Jakarta.

John Kei naik pangkat di jagat preman Ibukota setelah belasan anakbuahnya berhasil menghabisi nyawa Basri Jala Sangaji, seorang tokoh preman lain asal Haruku, juga terletak di kepulauan Maluku, 12 Oktober 2004. Pada saat dibunuh secara sadis, Basri tengah berada di sebuah hotel Kebayoran Inn Jakarta Selatan ditemani dua saudara dan orang kepercayaannya,  Ali dan Jamal Sangaji, yang juga terluka parah. Itu merupakan ujung dari perseteruan berdarah dari dua kelompok preman di bawah dua tokoh pemuda Maluku: John Kei dan Basri Sangaji, dengan perebutan jasa pengamanan dan penagihan hutang sebagai latar ceritanya. Aroma dendam dan kesumat juga kuat menebar.

Namun nenarik untuk dicatat: meski di Maluku sempat terjadi “perang agama” antara kelompok muslim dan Kristen (1999-2002), namun dalam dunia gangster anak muda Maluku di Jakarta mereka relatif tetap berbaur dan dipertalikan oleh uang dan kekerasan. Yang juga menarik, Basri dimakamkan di kampungnya di Negeri Rohomoni, sebuah Negeri Salam di pulau Haruku, dengan upacara adat akbar: ratusan orang di kampungnya menghadiri acara dengan berpakaian adat. Ia dielu-elukan sebagai seorang pahlawan, hero, di mata warga kampungnya. “Jenazah Basri dibawa ke liang kubur diiringi hampir seluruh warga desa yang mengenakan pakaian adat tanda berkabung,” tulis Liputan6 dalam laporannya pada 13 Oktober 2004. Sebuah majalah berita mingguan di Jakarta melaporkan bahwa jenazahnya diterbangkan dari Jakarta dengan pesawat khusus yang dicarter dari Jakarta. Gubernur Maluku Karel Ralahalu juga turut menyampaikan ungkapan bela sungkawa dengan datang ke rumah duka. 

Mengapa seorang preman seperti Basri Sangaji bisa mendapatkan perlakuan yang demikian istimewa? Di sinilah kita mendapati jalinan unik dan pelik antara preman, kekerasan dan politik di panggung social-politik Nusantara.  

 Preman, Vrijman, politik.

Seperti diulas oleh Loren Ryter (1998), seorang peneliti yang meriset mengenai Pemuda Pancasila, istilah preman tampaknya merujuk pada istilah vrijman yang digunakan pada awal abad 17 di zaman penjajahan Belanda, khususnya di Batavia, serta awal abad 20 di Deli, Sumatera Utara. Di Batavia, istilah vrijman berarti ‘orang bebas’, lebih persisnya mereka yang melakukan usahan perdagangan untuk kepentingan VOC, namun bukan karyawan VOC. Sedangkan di Deli, istilah itu merujuk pada mandor tanpa-kontrak dalam konteks system kuli-kontrak di daerah tersebut. Jadi mereka bekerja untuk VOC namun tidak terikat kontrak. Namun preman dalam arti sebagai sosok yang berada di ranah abu-abu, yang hidup dan bergerak  di kawasan di antara otoritas dan kriminalitas, bisa ditarik lebih mundur ke belakang dalam hikayat Ken Arok, seorang raja Jawa yang berlatarbelakang perampok, maupun mereka yang disebut sebagai jago atau jawara pada era kolonial di Jawa dan Sunda.

Dalam penggunaan kontemporer, istilah preman biasanya merujuk pada mereka yang melakukan kegiatan bermodalkan kekuatan dan kekerasan di dunia hitam (underworld); semacam gangster.  Menarik juga untuk dilihat bahwa sebutan preman kadang juga menunjuk pada fenomena kelas, alias warga kelas bawah dalam strata social (underclass).  Nah, disini penggunaan kekuatan otot dan kekerasan acapkali merupakan konsekuensi dari tiadanya sumberdaya dan akses yang dimiliki oleh kaum pinggiran untuk mendapatkan kekuasaan dan kenyamanan, kecuali bermodalkan otot dan keberanian. Namun potret jagat preman hari-hari ini tampaknya menampakkan nuansa berbeda; mereka menjadi bagian dari dinamika dan percaturan elit politik.

Preman, dengan demikian, merupakan elemen dan kekuatan penting dalam perselingkuhan antara negara dengan kriminalitas atawa ilegalitas. Ini merupakan ironi serius, lantaran negara sesungguhnya merupakan instutusi yang memiliki otoritas untuk menaris garis batas antara yang ‘legal’ dan ‘ilegal’, antara yang bersesuaian dengan hukum dan yang melanggarnya. Negara pula yang secara normatif memiliki otoritas untuk menegakkan hukum dan menindak mereka yang melabraknya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa negara juga acap menjadi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum atau sekurangnya memberi perlindungan terhadap mereka yang melakukannya—lazimnya demi imbalan material atau loyalitas dalam relasi patron-client.

Sejumlah kasus dan kisah perselingkuhan antara negara dan ilegalitas dipaparkan dalam buku The State and Illegality in Indonesia (2011, KITLV Press). Ragam kasus dan kisahnya beraneka, mulai dari praktek korupsi yang sudah melembaga di birokrasi sebagai warisan rezim Orde Baru-Soeharto, ‘mafia hukum’ yang terjadi di lembaga peradilan, politik uang yang melibatkan birokrasi dalam Pilkada di berbagai daerah, hingga praktek bisnis jasa perlindungan keamanan. Lantaran demikian luas dan lumrahnya praktek kejahatan di tubuh negara atau sekurangnya melibatkan negara, Timothy Lindsey, seorang guru besar ilmu hukum di Universitas Melbourne, pernah menyebut Negara Orde Baru sebagai criminal state. Namun penting pula untuk dicatat bahwa praktek semacam ini bukan fenomena khas Nusantara, melainkan jamak terjadi di berbagai negara dengan aneka variasinya, misalnya di negara-negara di Afrika dan Eropa Timur.

 Preman, Politik, Patron

Kembali ke kisah John Kei dan Basri Sangaji. Keperkasaan mereka di jagat preman Ibukota membuat mereka memiliki akses melimpah terhadap harta dan kuasa, bahkan hingga periode pasca Orde Baru., Basri, misalnya, pada pemilihan presiden tahun 2004 sempat bergabung dan menjadi ujung tombak pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid di Maluku. Menjadi bagian dari tim sukses politik seorang mantan Panglima TNI membuat wibawa social dan politik Basri makin menjulang. Ia dikabarkan tanpa gentar sempat berseteru dengan seorang tokoh bisnis dan politik Maluku secara terbuka. Namun, kekalahan telak jenderal berbintang empat tersebut dalam pemilihan kepala Negara tersebut dalam putaran pertama membuat aura kuasa Basri pun ikut meredup. Ia tewas dibantai oleh anakbuah John Kei tak lama setelah kekalahan politik sang patron.  

Kisah serupa juga dijumpai pada Hercules, preman asal Timor-timur yang pernah menjadi penguasa dunia hitam di wilayah Tanah Abang sebelum digusur oleh sekelompok preman local di bawah bendera Ikatan Keluarga Tanah Abang (IKBT) di bawah komando Bang Ucu. Hercules, yang dikenal preman brutal, dikenal memiliki relasi dekat dengan Jenderal Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang sempat lama bertugas di Timtim. Hercules merupakan mantan milisi pro-integrasi yang dibina oleh TNI untuk mengganyang kekuatan pro-kemerdekaan di Timtim. Namun, menyusul tersisihnya posisi sang patron Prabowo dari lingkaran puncak kekuasaan pasca lengsernya Soeharto, aura kesangaran Hercules pun memudar. Tak lama setelah tumbangnya Orde Baru kelompok Hercules dipaksa menyingkir dari daerah kekuasaan di Tanah Abang oleh jawara lokal Betawi.

Nasib serupa tampaknya tengah terjadi dengan John Kei. Tergolek di ranjang rumah sakit lantaran ditembak oleh polisi pada saat penangkapannya merupakan isyarat bahwa John Kei tak lagi punya beking politik yang perkasa. Dalam wawancara dengan Tempo edisi terakhir, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung Suharsono Radjab menyatakan: “Kalau dia punya backing, kenapa sekarang tidak nongol? Sebelum ditangkap, saya minta dukungan Panglima Kodam Jaya.” Lunturnya pamor keperkasaan John Kei juga terlihat dalam aksi demo sekitar 300 orang yang menamakan diri sebagai “preman baik” di Bundaran HI hari Rabu (detikcom, 22/2/2012). Mereka menggelar sejumlah spanduk bertuliskan merah menyerukan hukuman berat bagi sang jagoan yang sempat amat ditakuti di belantara Ibukota: “John Kei dan antek-anteknya harus dihukum mati!”

Menyusul penangkapan John Kei dan sejumlah anak buahnya, polisi menggencarkan operasi penangkapan terhadap sejumlah preman di jalanan. Namun, tampaknya ini bukan ujung bercokolnya kuasa preman di Jakarta. Yang terjadi hanya sekadar pergantian tampuk puncak dunia hitam di Ibukota. Masa kejayaan John Kei telah berakhir—sekurangnya untuk sementara. Akan segera tampil sosok pentolan jawara baru; mungkin dari Maluku, atau Flores, atau daerah timur Indonesia lainnya. Tapi mungkin juga tongkat kuasa dunia hitam berpindah tangan ke “putera daerah”: jawara Betawi.

Selama elit politik masih memerlukan tambang uang mudah dan berlimpah dari dunia hitam, maka kehadiran preman merupakan sebuah keniscayaan. Maka memimpikan jalanan, pasar-pasar, dan dunia malam Ibukota terbebas dari  kuasa jamaah premaniyyah bagaikan menggantang asap belaka. Bersiaplah!